HUT BPK RI ke 70 di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

98

Tak terasa BPK sudah berusia 70 tahun sejak pertama kali berdirinya pada tahun 1947. Sebagai lembaga negara yang mendapat mandat Undang-Undang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK terus bertransformasi ke arah yang lebih baik dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat akan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong tercapainya good governance yang menjadikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama.

Dalam rangka menyemarakkan ulang tahun BPK ke-70 yang jatuh pada Januari 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan beberapa kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang diselenggarakan antara lain turnamen bola voli, badminton, tenis meja, futsal, kontes karaoke dan Bakti Sosial ke Panti Asuhan oleh Dharma Wanita

BPK Perwakilan Jawa Tengah juga mengadakan Upacara untuk memperingati HUT BPK RI ke -70 .Dalam pidato Ketua BPK RI  yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Heri Subowo Ketua BPK RI mengajak untuk merapatkan barisan dan meningkatkan semangat kerja kita untuk melaksanakan seruan para pendiri bangsa. Bung Karno pernah berkata, hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan menjadi bangsa yang kuat. Artinya, di tangan kitalah maju atau mundurnya bangsa dan negara kita. Jika kita bekerja keras, bersatu-padu, maka negara dan bangsa akan maju dan sejahtera. Namun, jika kita malas maka negara dan bangsa ini akan menjadi negara terbelakang dan miskin.

Selama 70 tahun merdeka, sudah banyak kemajuan yang kita raih dan kita rasakan. Secara keseluruhan, negara Indonesia telah berkembang menjadi negara relatif maju dengan tingkat pendapatan menengah, rata-rata pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga berhasil diturunkan. Di bidang politik, Indonesia telah menjelma menjadi negara demokratis terbesar ketiga di dunia, keamanan dan persatuan senantiasa terjaga dengan baik.

Walaupun banyak kemajuan yang telah kita raih, namun masih ada persoalan yang harus kita hadapi. Persoalan tersebut antara lain kemajuan pembangunan belum merata di seluruh wilayah Indonesia; kemiskinan dan pengangguran masih mudah kita jumpai di sekitar kita, meskipun sudah jauh berkurang dibanding awal Indonesia merdeka; kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin masih lebar; dan yang paling parah penyakit korupsi terus berjangkit di hampir semua lapisan masyarakat dan semua jajaran birokrasi. Seluruh persoalan tersebut jika tidak ditanggulangi dapat menghambat pencapaian cita-cita para pendiri bangsa, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pemeriksaan kinerja, BPK terus meningkatkan kualitas dan jumlah pemeriksaan kinerja. Selama ini, rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja telah banyak membantu pemerintah dalam memperbaiki dan mengambil kebijakan. Dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK menemukan banyak kasus pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, bantuan sosial, investasi, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan sebagainya. Atas temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi untuk mendorong perbaikan dalam penanganan program dan kegiatan.

Selama lima tahun terakhir (2010-2014), BPK menyampaikan 215.991 rekomendasi senilai Rp77,61 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 55,56% rekomendasi senilai Rp26,30 triliun telah selesai ditindaklanjuti. Selama lima tahun, tindak lanjut berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara secara kumulatif senilai Rp16,05 triliun. Jumlah ini merupakan sebagian aset dan atau uang negara yang berhasil diselamatkan BPK melalui pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK.

Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan tahun buku 2015, BPK menghadapi tantangan terkait dengan pemberlakuan akuntansi berbasis akrual. Sesuai dengan keputusan Raker 2015, kita harus melakukan identifikasi dan mapping risiko, baik risiko yang ada diinternal BPK maupun risiko yang ada di entitas.

Pada kesempatan ini, dianugerahkan pula Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 12 pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini diberikan untuk menghargai PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan, kejujuran, dan disiplin paling singkat 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Penerima Satyalancana Karya Satya di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yaitu : penganugerahan SLKS XXX tahun kepada Antonius Maryana, Riyadi Budi Martono dan Noor Sofie, Penganugerahan SLKS XX tahun kepada Ahmad Adib S, Victorina Dianinggar, Waldan Faizin, Sri Dharmastoeti dan Iffani Fakhriyati dan Penganugerahan SLKS X tahun kepada Slamet, Muhammad Azhar Firdaus, Arif Rahman dan Purwanto.