Evaluasi Kinerja 2014 dan Rencanakan 2015

137

 2  Para pejabat eselon III BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memaparkan evaluasi kinerja tahun 2014 dan rencana tahun 2015 pada masing-masing unit kerjanya. Hal ini disampaikan dalam acara rapat kerja daerah (rakerda) Perwakilan Jawa Tengah yang digelar pada tanggal 11-12 Desember 2014. Acara diikuti oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

      Beberapa pencapaian dan permasalahan di Perwakilan Jawa Tengah lebih lanjut dibahas dalam lima kelompok. Kelompok pertama dengan Ketua Kasubbag Hukum membahas tema isu pada pemeriksaan LKPD dan PDTT (Belanja dan Pendapatan). Beberapa permasalahan yang dibahas antara lain: (1) kriteria dan komposisi anggota tim reviu; (2) keseragaman pendapat atas format laporan LKPD, pengembalian kerugian daerah sebelum LHP terbit, kriteria pengambilan keputusan oleh tim reviu, kriteria penetapan opini, pemeriksaan  belanja infrastruktur, format laporan PDTT, serta survey hot review LKPD oleh para auditor.

       Kelompok kedua dengan Ketua Kasubbag TU Kalan membahas tema isu pada pemeriksaan BUMD/BLUD, audit tematik, audit kinerja dan usulan bahan pendapat. Beberapa permasalahan yang dibahas yaitu: (1) kriteria BUMD/BLUD yang dapat dan akan diperiksa LK Tahun 2015; (2) Diklat audit kinerja; (3) usulan materi bahan pendapat; (4) rencana audit kinerja tematik Perwakilan; serta (5) strategi revisi RKP.

      Kelompok ketiga dengan Ketua Kasubbag Umum membahas tema isu sarana dan prasarana untuk kantor dan keperluan pemeriksaan dengan permasalahan: (1) perlengkapan pendukung pemeriksaan; (2) rencana pengadaan sarpras 2015; (3) penyusunan rencana family gathering, outbond dan rencana kerja daerah 2015; serta (4) strategi penataan aset perwakilan.

      Kelompok keempat dengan Ketua Kasubbag SDM membahas tema isu SDM, angka kredit dan diklat. Permasalahan yang dibahas yaitu: (1) penyediaan tenaga pemeriksa dalam LKPD/PDTT/Kinerja tahun 2015; (2) pengembangan profesi auditor; (3) strategi peningkatan angka kredit; (4) usulan diklat 2015; serta (5) strategi penilaian angka kredit.1

      Kelompok kelima dengan Ketua Kasubbag Keuangan dengan tema isu keuangan untuk penunjang pemeriksaan. Permasalahan yang dibahas antara lain: (1) solusi penyelesaian SPJ yang tepat dan akurat; (2) menyusun SOP pemrosesan biaya pemeriksaan; (3) sosialisasi SOP; (4) solusi penyerapan anggaran; serta (5) SOP penggunaan tenaga ahli dan laboratorium.

       Hasil pembahasan masing-masing kelompok dipaparkan pada hari kedua untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari semua pihak. Kepala Perwakilan, Cris Kuntadi berharap rakerda Perwakilan Jawa Tengah ini dapat menumbuhkan kesamaan tindak, kesamaan pemahaman serta kesamaan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama ini. Diingatkan juga agar seluruh pegawai dapat memegang teguh nilai-nilai dasar BPK, yaitu independensi, integritas dan profesionalisme (IIP) yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai dalam setiap aspek pekerjaan.